Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Syarifah Sa’diah

POSKOTAKALTIMNEWS, SAMARINDA: Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Syarifah Sa’diah, menekankan bahwa pembangunan saluran drainase yang besar tidak akan berdampak signifikan jika tidak disertai dengan pengerukan rutin dan partisipasi aktif dunia usaha.

Ia menyoroti pentingnya pendekatan holistik dalam mengatasi banjir yang terus berulang di Samarinda.

“Drainase yang besar sekalipun tidak akan berguna jika dipenuhi lumpur dan sampah. Tanpa perawatan rutin, saluran itu hanya jadi potensi genangan baru,” tegas Syarifah, Senin (23/6/25).

Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya intensitas hujan di sejumlah wilayah Kalimantan Timur, termasuk Samarinda yang kerap terdampak banjir akibat buruknya sistem drainase dan sedimentasi sungai.

Syarifah mengingatkan bahwa petugas kebersihan perlu diberdayakan secara maksimal untuk memantau dan membersihkan saluran air secara berkala. Ia juga menekankan bahwa revitalisasi tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik semata.

“Jangan hanya bangun, tapi ditinggal begitu saja. Drainase harus dirawat terus menerus agar berfungsi optimal,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyambut baik wacana pengerukan Sungai Mahakam yang sempat digagas Pemprov Kaltim. Menurutnya, sedimentasi yang tinggi menyebabkan daya tampung air sungai menurun drastis, sehingga banjir mudah terjadi bahkan saat hujan ringan atau air pasang.

“Kalau dasar sungai sudah dangkal, air pasti gampang meluap. Jadi, pengerukan Mahakam adalah langkah nyata yang tidak bisa ditunda,” tegasnya.

Namun, Syarifah mengingatkan bahwa solusi banjir tidak cukup hanya difokuskan pada wilayah hilir. Ia mengajak semua pihak untuk menaruh perhatian pada kawasan hulu, terutama daerah perbukitan yang mengalami kerusakan vegetasi akibat pembukaan lahan.

“Pendekatannya harus menyeluruh, dari hulu ke hilir. Perbaiki drainase di kota, keruk sungai di hilir, dan lindungi hutan di hulu. Itu baru bisa menyelesaikan akar masalahnya,” tuturnya.

Terkait keterbatasan anggaran pemerintah, Syarifah mendorong agar perusahaan tambang dan pelaku usaha yang memanfaatkan jalur sungai turut berkontribusi.

Ia menyebut keterlibatan sektor swasta sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan etika lingkungan.

“Pemerintah tidak bisa kerja sendiri. Perusahaan yang manfaatkan sungai untuk distribusi, apalagi tambang, harus ikut bantu. Baik melalui PAD atau kontribusi langsung dalam bentuk program lingkungan,” pungkasnya.(ADV DPRD KALTIM)